Cegah Perkawinan Anak, Komnas PA Dukung 5 Program Prioritas Pemerintah

Iklan Semua Halaman

Loading...

Header Menu

Cegah Perkawinan Anak, Komnas PA Dukung 5 Program Prioritas Pemerintah

Selayar Pos
Selasa, 05 November 2019
  Cegah Perkawinan Anak, Komnas PA Dukung 5 Program Prioritas Pemerintah

SelayarPos.Com ■ Komisi Nasional Perlindungan Anak mendukung penuh lima program prioritas yang akan dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA-RI) sebagai implementasi dari visi dan missi presiden dan wakil presiden RI lima tahun kedepan.

Arist Merdeka Sirait Ketua Umum KOMNAS Perlindungan Anak menilai bahwa lima program perioritas pemerintah yang akan dieksekusi  Kemen PPPA lima tahun menjadi harapan baru bagi anak Indonedia terbebas dari mata rantai kekerasan, penanaman  ujaran kebencian, eksploitasi ekonomi (pekerja anak) dan perkawinan usia anak.

Dengan demikian KOMNAS Perlindungan  Anak dan Lembaga Perlindungan Amak (LPA) Nusantara yang telah terverifikasi keberadaannya di daerah siap dilibatkan menjadi mitra kerja strategis Kemen PPPA.

Kerjasama strategis berbasis partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan perlindungan anak didaerah adalah prasyarat utama untuk mensukseskan lima program perioritas pemerintah, demikian disampaikan Arist Merdeka dalam rilisnya hari ini (05/11).

Lebih jauh Arist menerangkan, sesuai dengan komitmen pemerintah memberikan perlindungan  bagi anak tanpa diskriminasi serta dan UU Perkawinan tahun 1974 yang telah mendapat revisi MK melalui judicial review.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Bintang Puspayoga mengatakan (lima) isu Prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diamanahkan Presiden RI Joko Widodo kepadanya saat pelantikan kabinet Indonesia maju beberapa waktu lalu. Bintang  menyatakan harapan yang sangat besar terkait isu PPPA dari masyarakat.

Kelima prioritas Isdu PPP akan kami lakukan dengan maksimal dengan koordinasi dan sinergi dengan kementerian dan lembaga lembaga(K/L),  masyarakat,  organisasi perempuan dan stakeholder lainnya karena kami memiliki kewenangan terbatas sebagai kementerian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan.

"Saya berharap semoga sinergi terkait pembangunan PPPA yang kita jalin tidak hanya sekedar wacana namun dapat diimplementasikan",  tutur menteri PPPA Bintang Puspayoga saat menghadiri rapat percepatan penerapan visi dan misi presiden serta sasaran dan target  rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta.

Bintang mengatakan ke 5 program yang menjadi fokus pembangunan PPPA berdasarkan arahan Presiden RI, 

pertama adalah peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, 
kedua peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, 
ketiga penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, 
keempat penurunan pekerjaan anak dan yang kelima pencegahan perkawinan anak. (**)