Geger Pengadaan Mobeler, Muh. Ilyas: Diduga Banyak Fiktif di Sekolah Itu

Iklan Semua Halaman

Loading...

Header Menu

Geger Pengadaan Mobeler, Muh. Ilyas: Diduga Banyak Fiktif di Sekolah Itu

Selayar Pos
Kamis, 31 Oktober 2019

SelayarPos.Com ■ Pengadaan mobeler pada tahun 2019 untuk meja dan kursi di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMAN 4) di Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Selayar, diduga tidak sesuai spesifikasi. Bahkan diduga tidak transparansi dan dana BOS tertutup.

Pasalnya, penganggaran dana bos ini di peruntukan untuk pengadaan kursi dan meja di sekolah menengah atas yang menjadi sorotan masyarakat bahkan dari alumni.

Salah satu alumni SMA 4 Pasimasunggu saat di konfirmasi media hari ini kamis (31/10/2019) mengatakan bahwa pengadaan meja dan kursi ini butuh dievaluasi oleh pihak terkait, karena banyak keluhan dari beberapa pihak biar semua bisa transparan dan tidak menimbulkan polemik.

"Mengingat sekolah merupakan tempat yang seharusnya nyaman dan penuh dengan nuansa akademik tanpa ada yang merasa dirugikan baik siswa - tenaga pengajar lainya," ujar salah satu alumni saat di konfirmasi.

Salah satu tenaga pengajar SMA 4 Pasimasunggu juga menyebutkan, pengadaan mobeler seperti kursi dan meja ini Kami Terima tgl 23 Oktober 2019 dan barang berjumlah 6 meja + 6 kursi.

"Anggaran tentu dari dana BOS, tidak ada anggaran lain tapi anggaran tidak pernah ada yang tahu berapa anggaran yang digunakan untuk pengadaan mobiler tersebut," ujar salah satu tenaga pengajar SMA 4 pasimasunggu.

Ironisnya, pembuatan meja dan kursi ini di kota Selayar dan setengah jadi kemudian di kirim ke sekolah hingga pengecetan di lakukan satpam sekolah.

Muh. Ilyas yang juga merupakan alumni mengatakan ada kejanggalan lain di sekolah itu, yakni ketidak transparan mengenai Dana Bantuan Operasi Siswa (BOS), realisasi penggunaan dana itu tidak ada keterbukaannya terhadap publik. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya banner ataupun sulitnya mendapatkan informasi mengenai peruntukan anggaran BOS tersebut.

“Harusnya, BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) maupun inspektorat Provinsi sulsel, dan aparat penegak hukum agar dapat turun untuk memeriksa realisasi anggaran yang diduga banyak fiktif di sekolah itu,” ujar Muh. Ilyas (Ircak)