Wabup Selayar Resmikan 57 Sub Penyalur BBM

Iklan Semua Halaman

Loading...

Header Menu

Wabup Selayar Resmikan 57 Sub Penyalur BBM

Selayar Pos
Selasa, 10 September 2019
Wabup Selayar Resmikan 57 Sub Penyalur BBM

SELAYARPOS.COM ■ Ada 57 sub penyalur BBM di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar diresmikan secara simbolis oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H., didampingi oleh Direktur Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Patuan Alfon Simanjuntak, di sub penyalur milik Abdul Hamid Desa Bontontangnga, Kecamatan Bontoharu, Selasa (10/9/2019).

Keberadaan 57 sub penyalur BBM ini telah melalui tahap seleksi kelayakan berkas persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga total sub penyalur BBM di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah 59 setelah dua sub penyalur tahun sebelumnya juga telah diresmikan.

Selain Wabup bersama Direktur BPH Migas, pada peresmian tersebut dihadiri oleh Sekda Selayar Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M.Si., General Manager PT. Pertamina region VII Makassar Forkopimda, staf ahli bupati, para asisten setda, pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD, camat, desa serta para sub penyalur.

"Pembentukan sub penyalur dinilai sebagai salah satu solusi terhadap permasalahan BBM khususnya dalam rangka peningkatan ketersedian dan kelancaran pendistribusian pada wilayah desa dan pulau terpencil," kata Wakil Bupati Kepulauan Selayar H. Zainuddin dalam sambutanya.

Hadirnya sub penyalur di Kepulauan Selayar memberikan manfaat besar bagi masyarakat pengguna BBM karena selain memudahkan akses jarak tempuh juga mendapatkan kepastian harga yang terjangkau, lanjut Zainuddin.

Di akhir sambutan Wakil Bupati menyampaikan semoga yang diharapkan bersama untuk mendatangkan dan mendekatkan BBM ke masyarakat dapat mempercepat kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Senada dengan Direktur BBM BPH MIGAS Alfon Simanjutak bahwa lahirnya lembaga sub penyalur diharapkan permasalahan ketersediaan BBM dapat terselesaikan di wilayah yang belum terdapat penyalur.

"Kami berharap agar pemerintah daerah dan masyarakat ikut serta mengawasi ketersediaan dan pendistribusian BBM di sub penyalur agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, terang Alfon Simanjuntak. (HUMAS/rilis)